BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar diskusi strategis bersama Wali Kota Tarakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor administrasi kendaraan bermotor. Jumat (16/05/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Tarakan ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Ditlantas Polda Kaltara, Jasa Raharja Cabang Tarakan, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tarakan. Diskusi ini difokuskan pada upaya kolaboratif untuk menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh peningkatan pelayanan SAMSAT demi kemudahan masyarakat. “Kami menyambut baik sinergi ini. Inovasi yang dihadirkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi warga, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan,” ujarnya.
Kepala Bapenda Provinsi Kaltara Tomy Labo, dalam kesempatan yang sama, memaparkan beberapa rencana inovasi yang akan diimplementasikan, seperti digitalisasi layanan, optimalisasi kanal pembayaran online, serta pembukaan gerai layanan terpadu di kawasan strategis kota. Dirlantas Polda Kaltara juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait ketertiban administrasi kendaraan. “Inovasi tidak hanya soal teknologi, tapi juga pendekatan yang lebih humanis dalam pelayanan,” ungkapnya.
Kakanwil PT. Jasa Raharja Kalimantan Timur Wanda P.Asmoro melalui Kepala Jasa Raharja Cabang Tarakan, Rd. Saeful Kamal Apandi menyatakan bahwa sinergi ini menjadi langkah konkret untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. “Kami ingin masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengakses layanan SAMSAT. Kolaborasi dengan Pemkot Tarakan sangat penting dalam merealisasikan hal tersebut,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dari kerja sama jangka panjang antara Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.[]
