Gubernur NTT Dorong Optimalisasi PAD Melalui Kunjungan Kerja ke Kantor Samsat Borong

ke Kantor Samsat Borong

BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bersama Samsat Borong, Kabupaten Manggarai Timur, pada Rabu (16/07). Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Pembina Samsat Kabupaten Manggarai Timur menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Gubernur. Salah satu poin penting adalah usulan kepada Bupati Manggarai Timur agar menjadikan pelunasan PKB sebagai salah satu syarat pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, PPPK, dan tenaga honor. Langkah ini dinilai efektif dalam mendorong kesadaran serta kepatuhan para pegawai terhadap kewajiban perpajakan.

Selain itu, tim juga mengungkapkan tantangan operasional yang dihadapi di lapangan, antara lain kondisi geografis wilayah yang luas, keterbatasan kendaraan operasional, serta infrastruktur yang belum memadai, sehingga menyulitkan jangkauan pelayanan Samsat ke wilayah-wilayah terpencil.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT dalam arahannya menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan operasional, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah.

“Upaya memaksimalkan PAD harus menjadi agenda prioritas bersama. Pemerintah provinsi akan terus mendukung dari sisi kebijakan dan teknis, namun pelaksanaan di tingkat kabupaten menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi adalah kunci dalam mendorong penerimaan dari sektor strategis seperti PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Alat Berat,” ujar Gubernur Melkiades Laka Lena.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu membangkitkan semangat baru dalam pengelolaan penerimaan daerah, serta memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan para pemangku kepentingan dalam membangun kemandirian fiskal di Kabupaten Manggarai Timur.[]