BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Kepala Bagian Operasional Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Nurvi Murdiyanto, menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Digital secara cashless (non tunai) untuk penyeberangan di Pelabuhan Kariangau rute Balikpapan menuju Penajam. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 4 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Timur dan dipimpin langsung oleh Kepala BPTD, Renhard Ronald, S.Si.T, MT.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat implementasi sistem pembayaran digital pada layanan penyeberangan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa.
Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimatan Timur, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiasi ini. Penerapan metode pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi, tetapi juga mendorong akuntabilitas serta integrasi data manifest penumpang yang lebih baik. Hal ini penting guna memastikan penumpang memperoleh hak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Kalimantan Timur, Wanda P Asmoro, menyampaikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran akan memperkuat ekosistem transportasi yang aman dan transparan, serta mendukung pencatatan data manifest yang akurat untuk kebutuhan penjaminan dan Jasa Raharja siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan penyeberangan yang modern dan terintegrasi.
Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudi Mas’ud, SE., ME., yang mendorong optimalisasi pelayanan publik berbasis digital demi mendukung kemajuan provinsi. Diharapkan, implementasi sistem pembayaran digital di Pelabuhan Kariangau dapat menjadi percontohan bagi pelabuhan lainnya di Kalimantan Timur.
Jasa Raharja menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menggunakan akomodasi transportasi umum laut yang resmi, demi menjamin keselamatan dan perlindungan penumpang selama perjalanan.[]
