BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Jasa Raharja NTB, melalui Kepala Unit Operasional dan Humas, Rudi Yanto turut mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur, Kamis (17/11/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Samsat, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya, termasuk Jasa Raharja NTB sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat. Kehadiran Jasa Raharja NTB dalam forum ini merupakan bagian dari peran aktif perusahaan sebagai salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan Samsat dan pengelolaan administrasi kendaraan bermotor.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga pemanfaatan data dan sistem pelayanan yang terintegrasi. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan opsen dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, Rudi turut menyampaikan komitmen Jasa Raharja NTB untuk terus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan perlindungan dasar bagi masyarakat melalui kepatuhan pembayaran kewajiban kendaraan.
Secara terpisah, Kepala Wilayah Jasa Raharja NTB, Soleh mengungkapkan dengan rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antar instansi sehingga implementasi opsen PKB dan BBNKB dapat berjalan optimal, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Timur secara berkelanjutan.
“Melalui sinergi yang solid, kami berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kendaraan semakin meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas, baik dari sisi pembangunan daerah maupun perlindungan bagi pengguna jalan,” ucapnya.[]
