BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Pada hari Selasa (26/08/2025), PT Jasa Raharja Wilayah Nusa Tenggara Barat, melalui Kepala Wilayah PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat, Soleh, didampingi oleh Kepala Unit Operasional dan Humas, Rudi Yanto melaksanakan pertemuan koordinasi dengan mitra kerja, dalam hal ini Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Bappenda Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si beserta Plt. Sekretaris Bappenda Provinsi NTB, Muhari Isnaeni. Kunjungan kali ini membahas tentang analisa dan evaluasi serta rencana kerja terkait optimalisasi penerimaan PKB/SWDKLLJ, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diharapkan dengan adanya analisa dan evaluasi program kerja ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB/SWDKLLJ.
Selain itu, kunjungan kali ini membahas tentang upaya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar PKB/SWDKLLJ. Salah satu agenda yang dibahas dalam kunjungan ini adalah rencana penerapan komitmen bersama Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi NTB dalam hal peningkatan pelayanan kesamsatan, seperti pelaksanaan registrasi dan identifikasi data kendaraan bermotor dengan mengutamakan validitas data, implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74, serta optimalisasi pendataan kepemilikan kendaraan bermotor di tingkat kabupaten/kota melalui kunjungan langsung maupun media komunikasi lainnya.
Dalam pertemuan ini juga membahas terkait analisa dan evaluasi terhadap Program Gebyar Diskon PKB yang sedang berlangsung di Provinsi NTB melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 9 Tahun 2025. Jasa Raharja NTB dan Bappenda Provinsi NTB berkomitmen untuk turut mendukung implementasi Pergub tersebut dengan menggelar sosialisasi masif kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Kepala Wilayah Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat, Soleh menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Bappenda Provinsi NTB atas dukungan dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Soleh menjelaskan bahwa rencana strategis peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB/SWDKLLJ merupakan tugas bersama bagi Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
”Sinergitas antar Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi NTB merupakan kunci dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan penerimaan pendapatan PKB maupun SWDKLLJ,” jelas Soleh.[]
