BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Betun – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan mempercepat pelunasan kewajiban administrasi kendaraan bermotor, sejumlah instansi di Kabupaten Malaka menggelar operasi gabungan pada Senin (26/05/2025) lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Raya arah Betun Malaka, Desa Bakiruk, Jembatan Benanain, Kecamatan Malaka Tengah ini merupakan wujud sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kegiatan ini diikuti oleh tim gabungan yang terdiri dari UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Malaka, Satlantas Polres Malaka, PT Jasa Raharja Kabupaten Malaka yang diwakili oleh Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Malaka, Petrus Suban Hadjon, serta Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Tk. II Kabupaten Malaka.
Kolaborasi ini dirancang untuk menurunkan tunggakan administrasi kendaraan melalui pemeriksaan menyeluruh atas kewajiban seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menumbuhkan budaya ketaatan dalam memenuhi kewajiban administratif.
Dalam pelaksanaan operasi, petugas melakukan pemeriksaan mendalam serta memberikan fasilitas kemudahan bagi pemilik kendaraan yang terjaring. Dengan kehadiran layanan Samsat Keliling di lokasi kegiatan, para masyarakat dapat langsung melunasi tunggakan pajak secara cepat dan efisien. Inisiatif ini tidak hanya mengoptimalkan penerimaan daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan di jalan dengan memastikan setiap kendaraan memenuhi persyaratan administrasi.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban PKB dan SWDKLLJ. Dana yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan untuk pembayaran santunan kepada korban kecelakaan, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat keslamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Petrus Suban Hadjon.
Operasi gabungan ini tidak hanya menjadi momentum penting dalam menertibkan administrasi, tetapi juga mencerminkan sinergi antarinstansi dalam upaya pemberian pelayanan optimal kepada masyarakat. Kebijakan strategis ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan, yang pada gilirannya mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka.[]
