BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – PT Jasa Raharja Kanwil Kalimantan Timur bersama Satlantas Polresta Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, serta Pomdam VI/Mulawarman melaksanakan operasi gabungan pada Senin, 17 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Zebra Mahakam 2025 yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di Kota Balikpapan.
Operasi gabungan dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman, salah satu ruas utama kota yang memiliki aktivitas lalu lintas padat dan tingkat pelanggaran cukup tinggi. Fokus pemeriksaan meliputi penggunaan helm SNI, kelengkapan surat kendaraan, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, penggunaan knalpot tidak sesuai ketentuan, serta pengecekan fisik kendaraan angkutan barang dan penumpang.
Selain tindakan penegakan hukum, petugas gabungan juga memberikan imbauan dan edukasi keselamatan kepada para pengendara. PT Jasa Raharja Kanwil Kalimantan Timur turut menyampaikan sosialisasi mengenai peran dan tugasnya dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
Kakanwil PT Jasa Raharja Kalimantan Timur, Wanda P. Asmoro, menyampaikan bahwa kolaborasi antarinstansi merupakan kunci menekan angka kecelakaan. “Kegiatan operasi gabungan seperti ini menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan. Kami berharap melalui sinergi ini, angka kecelakaan dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal,” ujarnya.
Kehadiran Pomdam VI/Mulawarman memperkuat koordinasi lintas sektoral sehingga pelaksanaan operasi berjalan tegas namun tetap humanis. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan juga memastikan aspek kelaikan kendaraan diperiksa secara menyeluruh sebagai langkah pencegahan kecelakaan dari sisi teknis.
Melalui pelaksanaan operasi gabungan ini, seluruh instansi berharap terbentuk budaya tertib berlalu lintas, serta terciptanya kondisi jalan yang lebih aman dan berkeselamatan. Operasi Zebra Mahakam 2025 akan terus dilaksanakan secara terukur dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang proporsional. []
