
BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Tim Pembina Samsat Kabupaten Pulang Pisau, yang terdiri dari unsur Jasa Raharja, Kepolisian, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melaksanakan operasi gabungan pada Jumat (13/6). Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dengan fokus utama pada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Operasi ini menyasar kendaraan roda dua dan roda empat, khususnya yang belum memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kelengkapan dokumen kendaraan, termasuk bukti pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya tertib administrasi kendaraan. Para pengendara diberikan pemahaman mengenai manfaat pembayaran pajak tepat waktu, baik dari sisi perlindungan hukum, keselamatan berlalu lintas, maupun kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain aspek penegakan hukum secara persuasif, pendekatan edukatif menjadi bagian penting dalam operasi ini. Petugas memberikan penjelasan langsung mengenai prosedur pembayaran pajak, manfaat SWDKLLJ yang dikelola oleh Jasa Raharja, serta sanksi yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran pajak kendaraan.
Tim Pembina Samsat Pulang Pisau menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi nyata antarinstansi dalam menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Melalui kolaborasi yang terintegrasi, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat, sehingga mendukung kelancaran pelayanan administrasi kendaraan di wilayah tersebut.
Ke depan, operasi serupa direncanakan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan pajak kendaraan. Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat penerimaan daerah melalui sektor kendaraan bermotor, serta menciptakan budaya tertib administrasi di tengah masyarakat.[]