BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Kupang, 16 Mei 2025 – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta menyampaikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas, Tim Samsat Kota Kupang bersama instansi terkait melaksanakan Operasi Gabungan (Opsgab) pada Kamis, 15 Mei 2025 s.d Jumat, 16 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 17.30 WITA, berlokasi di beberapa titik strategis seperti Jalan Frans Seda dan Jalan W.J. Lalamentik.
Operasi ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan edukasi sekaligus penegakan aturan kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Tim yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari unsur Penanggung Jawab (PJ) Samsat Kota Kupang, Bayu Bagus Pramono bersama staf, Tim dari UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang, serta Direktorat Lalu Lintas Polda NTT.
Selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kendaraan, termasuk status pajak dan bukti pelunasan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), sambil menyampaikan imbauan penting mengenai keselamatan berkendara. Selain aspek administratif, pendekatan yang digunakan juga bersifat edukatif, agar masyarakat memahami bahwa membayar pajak kendaraan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial yang berdampak langsung pada perlindungan pengguna jalan dan pembangunan daerah.
Kegiatan ini disambut positif oleh para pengguna jalan. Banyak di antara mereka yang mengapresiasi keterlibatan aktif petugas dalam memberikan penjelasan langsung terkait manfaat dari taat pajak serta pentingnya peran SWDKLLJ dalam memberikan jaminan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Kupang terhadap kewajiban membayar PKB dan SWDKLLJ dapat semakin meningkat. Jasa Raharja dan mitra instansi Samsat berkomitmen untuk terus mendekatkan layanan kepada masyarakat serta membangun budaya tertib administrasi dan keselamatan berlalu lintas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
