BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Penyaluran kredit Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke ekosistem pemerintah dan BUMN terus meningkat. Pembiayaan tersebut menopang berbagai proyek strategis nasional.
Namun, pertumbuhan eksposur juga membawa tantangan. Konsentrasi kredit yang terlalu besar dapat meningkatkan risiko ketika tekanan muncul pada sektor atau proyek tertentu.
Data laporan keuangan semester I 2026 menunjukkan kondisi tersebut. Bank Mandiri mencatat kredit kepada ekosistem pemerintah dan BUMN sebesar Rp422 triliun.
Nilainya mencapai 26,51% dari total kredit Bank Mandiri. Porsi tersebut meningkat dari 22,35% pada Desember 2025.
BNI juga memiliki eksposur cukup besar. Hingga Juni 2026, kredit kepada pihak berelasi mencapai Rp241,7 triliun.
Angka tersebut setara 24,95% dari total portofolio kredit BNI. Sementara itu, porsi kredit BRI kepada ekosistem pemerintah dan BUMN mencapai 11,41%.
Bank Syariah Indonesia juga mencatat porsi sebesar 12,2%. Perbedaan tersebut menunjukkan strategi masing-masing bank dalam mengelola pembiayaan sektor pemerintah dan BUMN.
Kredit Himbara Perlu Diimbangi Pengelolaan Risiko
Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menilai BUMN masih menjadi salah satu motor pertumbuhan kredit Himbara. Pembiayaan mengalir ke berbagai sektor strategis.
Beberapa sektor tersebut mencakup infrastruktur, energi, hilirisasi, transportasi, dan proyek pemerintah. Namun, bank perlu mengantisipasi potensi risiko konsentrasi.
Keterkaitan BUMN dengan proyek pemerintah menjadi salah satu faktor perhatian. Hubungan tersebut juga mencakup APBN dan sektor ekonomi yang sama.
Jika satu proyek atau sektor menghadapi tekanan, dampaknya dapat meluas. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sejumlah debitur dalam waktu bersamaan.
Trioksa menilai ruang ekspansi kredit Himbara ke BUMN masih terbuka hingga akhir 2026. Meski demikian, bank perlu menerapkan pengendalian risiko yang lebih ketat.
Bank juga tidak cukup hanya mengandalkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Himbara dapat menggunakan limit internal yang lebih konservatif.
Skema sindikasi dan risk sharing juga dapat menjadi alternatif. Mekanisme tersebut membantu bank membagi risiko dalam pembiayaan proyek berukuran besar.
Bank Mandiri menegaskan ekspansi ke ekosistem pemerintah dan BUMN tetap berlangsung secara selektif. Pembiayaan mencakup proyek strategis, infrastruktur, energi, pertahanan, dan layanan publik.
Perseroan juga mempertahankan prinsip kehati-hatian. Per Juni 2026, rasio NPL Bank Mandiri secara bank only tercatat 0,98%.
BNI mengambil pendekatan serupa. Bank mengevaluasi pembiayaan berdasarkan profil risiko, prospek debitur, dan perkembangan proyek.
BNI juga mengevaluasi portofolio bersama debitur dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut membantu bank menyesuaikan skema pembiayaan dengan perkembangan proyek.
Selain itu, BNI membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi dan ketentuan regulator.
Dengan demikian, pertumbuhan Kredit Himbara ke BUMN masih menawarkan peluang bisnis. Namun, bank perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kualitas aset.
Penguatan limit internal, diversifikasi portofolio, serta skema berbagi risiko menjadi penting. Strategi tersebut dapat menjaga peran Himbara sebagai motor pembiayaan tanpa meningkatkan konsentrasi secara berlebihan. []
