BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Sukabumi – Kepala Cabang Jasa Raharja Sukabumi Bapak Wahyu Pria Wibowo, SE menghadiri undangan dari Pemerintah Kota Sukabumi sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi bertema “HILG LEVEL MEETING & CAPACITY BUILDING.”
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai 3 Bank BJB Kota Sukabumi pada Jumat, 22 Agustus 2025, dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Bapak Andang Tjahjandi, S.T., M.K.M, Kepala P3DW Kota Sukabumi, H. Iwan Juanda, S.Pd., M.M.Pd, Manager Komersial Bank BJB Kota Sukabumi Bapak Ryza Sativa , Para Kepala Dinas di lingkungan Pemkot Sukabumi, Camat dan Lurah se-Kota Sukabumi
Dalam kegiatan ini, Kepala Cabang Jasa Raharja Sukabumi Bapak Wahyu Pria Wibowo, SE menyampaikan paparan mengenai peran dan fungsi Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, serta pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Sementara itu, Kepala P3DW Kota Sukabumi, H. Iwan Juanda, S.Pd., M.M.Pd, turut menyampaikan materi mengenai mekanisme dan manfaat pembayaran PKB, serta urgensi meningkatkan kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Bapak Andang Tjahjandi, S.T., M.K.M, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun antara Jasa Raharja, P3DW, dan Pemkot Sukabumi.
“Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Pajak kendaraan bukan hanya soal kewajiban, tapi bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menjamin perlindungan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah. Peran camat dan lurah menjadi sangat vital dalam menyampaikan pesan ini kepada masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung interaktif dan diakhiri dengan sesi diskusi yang melibatkan para peserta. Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja berharap dapat terus memperkuat koordinasi dan sinergi antara lembaga, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu. Dengan meningkatnya kepatuhan, diharapkan perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan optimal dan kontribusi terhadap pembangunan daerah semakin meningkat.[]
