
BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Pemerintah resmi memulai implementasi Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt peak (GWp) sebagai salah satu langkah strategis mempercepat transisi energi nasional. Peluncuran dan groundbreaking program tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Program berskala nasional ini menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar US$71,3 miliar atau setara Rp1.140 triliun. Nilai investasi tersebut diproyeksikan menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang.
Menurut Bahlil, penggunaan listrik berbasis tenaga surya yang didukung Battery Energy Storage System (BESS) mampu memberikan penghematan biaya energi hingga Rp73,9 triliun per tahun dibandingkan pembangkit berbahan bakar gas dan diesel.
Selain efisiensi biaya, program ini juga diperkirakan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja baru. Jumlah tersebut terdiri atas 3,46 juta tenaga kerja sektor konstruksi dan 2,05 juta tenaga kerja sektor manufaktur yang terlibat dalam rantai pasok industri energi surya nasional.
Program ini juga membuka peluang pengembangan pasar karbon. Pemerintah memperkirakan potensi nilai ekonomi karbon yang dapat dihasilkan mencapai Rp6,31 triliun seiring meningkatnya pemanfaatan energi bersih di Indonesia.
Proyek PLTS Perdana Jadi Pondasi Pengembangan Energi Surya Nasional
Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah strategis dan mencakup pembangkit terapung, pembangkit berbasis lahan, hingga proyek percontohan untuk mendukung produktivitas masyarakat.
Kelompok proyek yang telah memasuki tahap siap tender memiliki total kapasitas mencapai 4.548,92 MWp. Beberapa proyek utama meliputi PLTS Terapung Jatiluhur berkapasitas 1.688 MWp di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Selain itu terdapat PLTS Terapung Cirata berkapasitas 1.250 MWp dan PLTS Terapung Jatigede sebesar 636 MWp.
Pemerintah juga menyiapkan PLTS dan BESS Klaster Madura dengan kapasitas 605 MWp yang berlokasi di Sumenep, Jawa Timur. Proyek tersebut diharapkan mendukung pengembangan kawasan industri dan kebutuhan energi masa depan di wilayah Madura.
Di Bali, pemerintah mengembangkan PLTS berkapasitas 300 MWp di Gilimanuk. Proyek ini menjadi bagian dari upaya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dalam sistem kelistrikan Pulau Bali. Sementara itu, PLTS Lahan Bank Tanah Purwakarta berkapasitas 69 MWp turut masuk dalam daftar proyek yang siap dilelang kepada investor.
Selain proyek siap tender, pemerintah memulai konstruksi dan groundbreaking beberapa proyek baru. Di antaranya PLTS Banyuwangi berkapasitas 130,2 MWp, PLTS Pasuruan sebesar 132 MWp, serta PLTS Terapung Gajah Mungkur dengan kapasitas 134,2 MWp.
Pembangunan juga berlangsung pada PLTS Terapung Karangkates berkapasitas 133 MWp yang telah mencapai progres konstruksi lebih dari 56 persen. Selanjutnya terdapat PLTS Terapung Saguling berkapasitas 92 MWp dengan progres pembangunan sekitar 44 persen serta PLTS Tembesi berkapasitas 46 MWp yang telah mencapai kemajuan konstruksi 65 persen.
Dua proyek lainnya berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan elektrifikasi kawasan kepulauan. PLTS Desa Sembur di Batam memiliki kapasitas 0,92 MWp dan dirancang mendukung fasilitas cold storage, mesin pembuat es, serta kapal listrik nelayan. Adapun PLTS Pulau Rengit dibangun dengan kapasitas 0,078 MWp untuk memperkuat akses energi bersih di wilayah terpencil.
Pemerintah menegaskan bahwa proyek-proyek dengan harga listrik kompetitif akan diprioritaskan bagi pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Langkah ini bertujuan mempercepat investasi sekaligus menjaga efisiensi biaya pengembangan energi terbarukan.
Namun, pemerintah juga menyiapkan skema alternatif apabila suatu proyek tidak menarik minat investor. Dalam kondisi tersebut, pengembangan dapat dilakukan melalui Danantara dengan skema pembiayaan yang efisien dan sesuai arahan Presiden.
Melalui peluncuran Program PLTS 100 GWp, Indonesia menandai babak baru pengembangan energi terbarukan. Dengan investasi besar, potensi jutaan lapangan kerja, serta manfaat ekonomi jangka panjang, program ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi energi nasional menuju masa depan yang lebih hijau dan berdaya saing. []


