BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah restrukturisasi perusahaan milik negara guna meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional. Program ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan struktur korporasi yang lebih ramping, profesional, dan berorientasi pada kinerja.
Kepala Badan Pelaksana BUMN, Dony Oskaria, menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem BUMN. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran direksi holding industri pertahanan Defend.id pada 22 April 2026.
Langkah restrukturisasi dilakukan seiring pembentukan sovereign wealth fund Danantara, yang bertugas mengelola dan mengonsolidasikan aset negara secara lebih terarah. Pemerintah menilai pengelolaan aset yang terintegrasi akan memperkuat daya saing perusahaan negara di tingkat global.
Saat ini, terdapat lebih dari seribu perusahaan dalam ekosistem BUMN yang sedang menjalani proses evaluasi menyeluruh. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat dirampingkan menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan dalam periode restrukturisasi tahun ini.
Proses evaluasi dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan standar global, potensi pasar, serta kemampuan operasional masing-masing perusahaan. Pendekatan ini memastikan setiap keputusan berbasis data dan kebutuhan bisnis jangka panjang.
Transformasi BUMN Difokuskan pada Konsolidasi dan Penguatan Industri Strategis
Program Transformasi BUMN menempatkan konsolidasi bisnis sebagai langkah utama dalam membangun skala ekonomi yang lebih kuat. Pemerintah mengelompokkan perusahaan negara ke dalam beberapa kategori strategis untuk menentukan arah pengembangan yang tepat.
Perusahaan dengan beban utang tinggi dan kinerja rendah akan menghadapi opsi likuidasi. Sementara itu, unit usaha kecil yang berada di luar bisnis inti dapat menjalani proses divestasi. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan fokus perusahaan pada sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.
Konsolidasi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat sektor industri tertentu. Pemerintah mendorong penggabungan perusahaan di bidang logistik, kesehatan, dan perhotelan agar mampu menciptakan efisiensi operasional. Skala bisnis yang lebih besar akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing di pasar regional maupun global.
Selain itu, pemerintah menempatkan perusahaan strategis sebagai prioritas pengembangan. Industri pertahanan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus karena memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara.
Beberapa perusahaan seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia menjadi contoh industri strategis yang akan diperkuat melalui dukungan lintas BUMN.
Pemerintah juga mengubah pola kerja sama antar perusahaan negara. Seluruh kebutuhan operasional di lingkungan BUMN diarahkan untuk memanfaatkan produk dan layanan sesama perusahaan negara. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan efisiensi belanja korporasi.
Transformasi yang terencana akan menciptakan struktur BUMN yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi. Perusahaan negara diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat ketahanan industri strategis Indonesia. []
