BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan literasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor, Tim Pembina Samsat Bandung Soekarno Hatta bersama mitra kerja dari Polda Jawa Barat dan PT Jasa Raharja Cabang Bandung kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perpanjangan Program Pemutihan PKB dan SWDKLLJ dan Layanan Samsat kepada masyarakat pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan wilayah, termasuk Camat, Bank BJB dan unsur Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Rancasari. Hadir pula mewakili Jasa Raharja Cabang Bandund, Sdr. Dety Damayanti selaku Petugas Samsat Cabang Bandung dan Bapak Temmy yang mewakili Kepala P3D Wilayah Bandung Soekarno Hatta dalam mempresentasikan sosialisasi perpanjangan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Materi sosialisasi mencakup informasi mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Program Pemutihan PKB dan SWDKLLJ yang diperpanjang sampai dengan bulan September 2025. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keringanan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih mudah dan tanpa beban denda.
Selain informasi perpajakan, turut disampaikan juga penjelasan mengenai peran dan fungsi PT Jasa Raharja, khususnya terkait manfaat Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa SWDKLLJ merupakan bentuk perlindungan dasar bagi setiap pengguna jalan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Kegiatan ini disupport dengan pemberian hadiah menarik bagi yang bisa menjawab pertanyaan diskusi sosialisasi seperti cinderamata, voucher diskon merchant dan souvenir menarik.
Melalui kegiatan ini, Tim Pembina Samsat Bandung Soekarno Hatta bersama para mitra kerja berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen wilayah guna menciptakan layanan publik yang informatif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.[]
