BAROMETERBISNIS.COM, Jakarta – Bandung – Dalam rangka meningkatkan literasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor, Tim Pembina Samsat Bandung Kawaluyaan bersama mitra kerja dari Polda Jawa Barat dan PT Jasa Raharja Cabang Bandung kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perpanjangan Program Pemutihan PKB dan SWDKLLJ dan Layanan Samsat kepada masyarakat pada hari Senin, 28 Juli 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan wilayah, termasuk Camat Drs. Suardi, MM, Babinkamtibmas, dan unsur Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler. Hadir pula Sdr. Deti Damayanti selaku Pelaksana Administrasi Samsat Kawaluyaan mendampingi Kepala PPPD Wilayah Bandung Kawaluyaan Ade Sukalsah, S.STP, MAP dalam mempresentasikan layanan samsat dan sosialisasi perpanjangan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Materi sosialisasi mencakup informasi mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Program Pemutihan PKB dan SWDKLLJ yang diperpanjang sampai dengan bulan September 2025. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keringanan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih mudah dan tanpa beban denda.
Selain informasi perpajakan, turut disampaikan juga penjelasan mengenai peran dan fungsi PT Jasa Raharja, khususnya terkait manfaat Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa SWDKLLJ merupakan bentuk perlindungan dasar bagi setiap pengguna jalan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.
Kegiatan ini disupport dengan pemberian hadiah menarik bagi yang bisa menjawab pertanyaan diskusi sosialisasi seperti voucher diskon merchant dan souvenir menarik dari Bapenda Samsat Kawaluyaan dan Jasa Raharja. Melalui kegiatan ini, Tim Pembina Samsat Bandung Kawaluyaan bersama para mitra kerja berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen wilayah guna menciptakan layanan publik yang informatif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.[]
